in

‘PR’ Lima Anggota BPK yang Baru Dilantik: Rekomendasi Pemeriksaan Senilai Rp305 Triliun

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) periode jabatan 2019-2024 punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus ditindaklanjuti. Salah satunya, 545.995 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp305,66 triliun. Laporan tersebut terhitung sejak 2005 sampai dengan 3 Juni 2019.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2019, secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2019 rekomendasi BPK pada periode tersebut telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp105,99 triliun.

Dari hasil pemeriksaan juga tercatat permasalahan dengan status telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 406.495 atau (74,6%) sebesar Rp179,53 triliun. Sedangkan yang tidak lanjut dengan status belum sesuai rekomendasi sebanyak 106.675 atau 19,5% sebesar Rp99,16 triliun.

Lalu, terdapat 27.659 atau 19,5% sebesar Rp13,03 triliun berstatus belum ditindaklanjuti dan 5.184 atau 0,9% rekomendasi sebesar Rp13,94 triliun dengan status tidak dapat ditindaklanjuti.

Anggota DPR RI, Achmad Hatari berharap dengan dilantiknya lima anggota BPK terpilih oleh MA pada Kamis kemarin, akan semakin meningkatkan kinerja BPK. “Ke depannya, kinerja BPK harus semakin lebih ditingkatkan lagi dengan suntikan kelima anggota BPK terpilih itu,” kata Hatari.

Anggota Komisi XI DPR RI Periode 2014-2019 ini mengatakan, kelima Anggota BPK terpilih itu telah lolos melalui seleksi dan fit proper test ketat yang disaring dari total 62 orang pendaftar.

“Komisi XI telah melakukan fit and proper test sebanyak 62 orang. 62 orang ini kita bagi dalam beberapa tahap. Jadi, sampai terakhir tinggal 5 orang terpilih dari yang awalnya 62 orang kemudian mendapat 5 orang yang hari ini dilantik. DPR berharap, dengan 5 orang yang  dilantik ini akan semakin memperkuat kinerja BPK,” paparnya.

Lebih jauh, lgislator Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan, ia juga mengapresiasi kinerja BPK yang meningkat terkait lembaga yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari seluruh kementerian lembaga yang ada, hanya terdapat lima lembaga yang tidak mendapat opini WTP.

Tercatat, empat lembaga dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, satu lembaga yang mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat, pemerintah daerah juga sama. Itu prestasi BPK” kata legislator daerah pemilihan Maluku Utara ini.

Diketahui, lima Anggota Terpilih Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) periode jabatan 2019-2024 secara resmi mengucapkan sumpah jabatan dengan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (17/10/2019) kemarin.

Lima Anggota BPK tersebut adalah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan Pius Lustrilanang.

Kelima Anggota BPK terpilih tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 September 2019 melalui Keputusan DPR RI No. 26/DPR RI/I/2019-2020 tentang Persetujuan DPR RI terhadap Anggota BPK RI periode 2019-2024.

Sebelum ditetapkan, pada 25 September 2019, Komisi XI DPR RI melakukan pemilihan melalui voting terhadap 55 calon Anggota BPK dan kemudian memilih lima Anggota BPK.

Lapor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menurut kamu?

Urgensitas Revisi UU KPK & KUHP

Pemerintah Buka 197.117 Formasi CPNS 2019, Begini Rincian dan Jadwalnya