in

Utang dan Jebakan Politik Ekonomi di Masa Depan

Jakarta – Saya selalu bertanya, kenapa pemerintah kita sekarang gemar berutang? Terakhir, Sri Mulyani mencatat bahwa sepanjang tahun 2019, utang Indonesia tembus Rp4.778 triliun. Berarti, angka ini mengalami kenaikan sebesar 8,14 persen dibanding utang tahun 2018 yang berjumlah Rp4.418 triliun.

Meski Sri Mulyani menyatakan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dianggap aman karena masih di level 29,8 persen. Namun, pembangunan selama era pemerintahan Jokowi yang tetap berorientasi mengejar ekonomi dan gengsi pada akhirnya akan rapuh lantaran miskin integritas.

Saya berani berkata demikian karena Indonesia harus memastikan peluang dan tantangan di masa depan. Jokowi memang optimis, tetapi optimisme itu tetap harus berdasar pada ukuran di dalam. Artinya, prediksi ekonomi selama 5 hingga 10 tahun ke depan tidak boleh dilepaskan dari pertimbangan geopolitik baik di dalam negeri maupun global.

Dari dalam negeri, iklim politik kita kini masih dalam suasana pemulihan pasca Pilpres 2019 lalu, yang itu juga berpengaruh pada kondisi perekonomian negara. Sementara itu, pemerintah sendiri dipaksa untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur terutama di daerah-daerah, seperti di Papua dan Kalimantan.

Tarik ulur kepentingan nasional dengan kondisi geopolitik global, mengharuskan Indonesia agar bisa pintar bertahan dalam arus persaingan dunia global yang kian tak tentu. Dampak ketegangan perang antara Amerika dan Iran misalnya, telah mengakibatkan ekonomi global terguncang. Sebagai contoh, harga minyak brent saja, kini mengalami kenaikan hingga 3,6% ke level US$ 68,6 per barel, dan ini merupakan kenaikan tertinggi sejak September 2019.

Sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden RI periode kedua, memang perlu memiliki langkah taktis strategis sekaligus solutif. Artinya, mimpi Indonesia untuk menjadi Negara dengan ekonomi terkuat di Asia harus sudah dicapai sejak pemerintahan Jokowi saat ini. Sebab kalau tidak, bukan hal mustahil jika telah purna Jokowi menjabat, ekonomi Indonesia akan kembali terguling karena iklim politik yang juga berubah.

Sementara untuk pertimbangan luar negeri, Indonesia punya beban sebagai penengah antara negara yang berkonflik seperti Amerika, Iran, dan Negara-negara Timur Tengah lainnya. Ini perlu karena Indonesia sudah didaulat menjadi Ketua Dewan Keamanan (DK) oleh PBB sejak bulan Mei 2019 lalu.

Tarik ulur kepentingan nasional dengan kondisi geopolitik global, mengharuskan Indonesia agar bisa pintar bertahan dalam arus persaingan dunia global yang kian tak tentu. Dampak ketegangan perang antara Amerika dan Iran misalnya, telah mengakibatkan ekonomi global terguncang. Sebagai contoh, harga minyak brent saja, kini mengalami kenaikan hingga 3,6% ke level US$ 68,6 per barel, dan ini merupakan kenaikan tertinggi sejak September 2019.

Jika pemerintah tidak cepat dalam pembangunan ekonomi politik nasional, bukan hal mustahil Indonesia akan terjebak pada kondisi ekonomi politik yang pelik di masa depan. Jelasnya, jika pemerintah kini hanya mengejar pembangunan infrastruktur fisik atas nama pemerataan namun abai pada persoalan utang, maka Indonesia terkuat di Asia akan jadi sekadar angan.

Kembali pada pertanyaan tentang kenapa pemerintah kini gemar berutang. Jika digali, apakah dengan berutang itu Indonesia akan jadi negara yang paling berintegritas di antara negara lain dengan membuktikan produktivitas infrastrukturnya. Atau, utang Indonesia malah melemahkan posisinya di tengah arus kapitalisasi global yang kian mencekam.

Mau tidak mau, Indonesia harus kembali memikirkan masalah integritas. Ini bukan main-main. Integritas kini jadi satu-satunya kunci yang harus digunakan untuk membuka pintu kemajuan yang bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga fisiologis sistem sosial, budaya, pendidikan, politik dan kewargaan negara Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia tidak boleh larut dalam mimpi ekonomi kuat di masa depan jika persoalan utang belum bisa dipastikan ada penyelesaian. Terpenting, komitmen negara dalam meningkatkan produktivitas mikro ekonomi pasar untuk memperkuat PDB serta menekan potensi meningkatnya utang di tahun sekarang dan tahun yang akan datang.

*) Artikel ini ditulis oleh Muhammad Mihrob, peneliti Pusat Studi Hukum dan Politik Indonesia, menempuh Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional Jakarta

Lapor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menurut kamu?

Perusahaan Raksasa Amazon Berencana Investasi di Indonesia

Lewat Saudi Fund Development (SFD) UIN Malang Bangun Sejumlah Infrastruktur