in

Aksi Unjuk Rasa Menolak Rasisme di Surabaya, 6 Aktivis Papua Jadi Tahanan Politik dan Dituntut 1 Tahun 5 Bulan

Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang Enam Aktivis Tahanan Politik Papua dengan agenda persidangan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) pada, Jumat (03/04). Sidang dilakukan secara virtual/ teleconference, dimana para tahanan tetap berada di dalam rumah tahanan negara, sedangkan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum hadir di persidangan.

Menanggapi hal tersebut, salah satu terdakwa Ambrosius Mulait mengatakan, Dalam aksi Respon Rasialisme di Surabaya pada tgl 28 Agustus tahun lalu tidak ada perbuatan yang mengakibatkan makar, atau mendeklarasikan negara, bahkan Menyerang Presiden Republik Indonesia.

“Aksi kami berjalan tertib damai, tanpa adanya kerusakan fasilitas umum hingga membubarkan diri masing-masing. Bahkan saat pulang, Wakapolres Jakarta pusat memfasilitasi bus metromini 4 agar masa aksi gunakan dan membubarkan diri,” ungkapnya, Jumat (03/04).

Ambros menambahkan, jika JPU hari ini menuntut kami 1 Tahun 5 bulan penjara dengan alasan melakukan Perbutan tindakan makar dan merusak ketahanan NKRI, itu sangat tidak masuk akal. Karena faktanya sehabis kami aksi aktivitas pemerintahan berjalan dengan biasa.

Dalam sejarah orang Papua, lanjut Ambros baru kali ini dikenakan pasal makar hanya karena merespon isu Rasialisme terhadap orang Papua oleh Pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan negara Polda Metro Jaya.

“Sedangkan semuanya tahu bahwa kami orang Papua ini korban rasis tetapi berujung dibalik jeruji besi,” katanya.

Ini menandakan, imbuh Ambros besok-besok kalau ada orang Papua yang ingin menyampaikan pendapat politik di muka umum secara damai, akan selalu dikenakan pasal karet (makar ) oleh aparat Indonesia, padahal secara aturan telah dipatuhi.

Oleh karena itu, Ambros menegaskan untuk meminta keadilan kepada majelis hakim agar memutuskan seadil-adilnya dalam sidang tanggal 17/04/2020.

“Kami korban rasis, bukan pelaku yang mengeluarkan kata-kata rasisme,” ujarnya.

Ambros menceritakan ada teman-temannya yang eksodus korban 4 orang di depan kampus Uncen Jayapura, Papua. Hingga saat ini nasibnya tidak jelas dalam identifikasi siapa pelakunya, dan perkara pasal Makar yang dijatukan oleh JPU terhadapnya tidak bisa membuktikan secara Hukum formal.

Saat ini, Indonesia menghadapi wabah covid-19, pihaknya membutuhkan perlindungan, keselamatan akibat pandemi virus covid-19, karena Rutan sangat rentan dengan jumlah kapasitas yang berlebih. Maka adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

“Koruptor yang pencuri uang rakyat saja negara membebaskan mereka ketimbang kami pejuang kemanusiaan di sepelehkan, hak-hak kami sebagai tahanan politik. Kami bukan pencuri uang rakyat seperti Koruptor,” Tegas Ambros.

Lapor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menurut kamu?

Komik Marvel (Ilustrasi). Marvel menggratiskan layanan komik digital berbayar Marvel Unlimited selama pandemi corona.

Marvel Gratiskan Akses Komik Digital

Covid-19 dan PMII Sekarang