in

Holding BUMN Tambang Kaji Efisiensi Karyawan Jika…

Direktur Utama Mind ID atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Orias Petrus Moedak (kanan) dan Direktur utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Clayton Allen Wenas (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Rapat tersebut membahas kinerja dan kontribusi holding tambang BUMN di masa pandemi COVID-19 serta proyeksi pendapatan pemerintah sebelum dan sesudah akuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Efisiensi karyawan merupakan opsi terakhir yang akan diambil holding BUMN tambang.

JAKARTA — Dampak pandemi Covid-19 memukul telak industri pertambangan nasional. Jika pandemi terus berlanjut, maka holding tambang tak bisa menutup kemungkinan untuk melakukan efisiensi karyawan.

Direktur Utama Mining Industrial Indonesia (MIND ID), Orias Petrus Moedak menjelaskan pandemi Covid-19 membuat bisnis tambang terpukul. Perusahaan kemudian melakukan stres test dan skenario terburuk adalah melakukan efisiensi di segala lini, tak terkecuali efisiensi karyawan.

Dia menuturkan, efisiensi yang menyangkut karyawan akan dilihat pada Juni ini. Kemudian, pihaknya akan menggelar rapat pada Juli apakah akan mengambil kebijakan efisiensi lebih lanjut.

“Terkait karyawan kami akan melihat hasil dari kuartal kedua Juni bagaimana Covid-19 nya, bisnis ke depan seperti apa, permintaan pasar dan harga seperti apa. Nanti di akhir Juli kami akan mengadakan rapat lengkap seluruh direksi dan komisaris dari MIND ID kami akan evaluasi dampak Covid-19 ini apakah mengambil langkah efisiensi lebih lanjut yang mungkin menyentuh karyawan,” ujar Orias di Komisi VII, Selasa (30/6).

Ia menuturkan, efisiensi yang menyentuh karyawan ada sejumlah pilihan, dari menyentuh tunjangan hingga dirumahkan.

“Seadainya harus ke sana pilihan-pilihan sudah kami siapkan, pertama penjadwalan shifting kerja, akan menyentuh tunjang-tunjangan dulu, baru kemungkinan ada pemotongan gaji, sampai kepada dirumahkan tapi langkah yang masih sangat jauh, mungkin akan kejadian 2-3 tahun lagi,” ungkapnya.

Namun Orias memastikan merumahkan karyawan merupakan merupakan opsi terakhir. Dirinya mengatakan skenario kemungkinan bisa terjadi dalam jangka waktu tiga tahun mendatang.

Kendati demikian ia memastikan perusahaan akan menyiapkan upaya terbaik agar kemungkinan tersebut tidak terjadi. “Tapi itu langkah yang masih sangat jauh, mungkin itu akan kejadian di 2-3 tahun lagi,” tutur Orias.

Sumber: Republika

Lapor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menurut kamu?

Para pengunjuk rasa berkumpul di sebuah pusat perbelanjaan di Central selama protes pro-demokrasi terhadap hukum keamanan nasional Beijing di Hong Kong, Selasa, 30 Juni 2020. Media Hong Kong melaporkan bahwa China telah menyetujui undang-undang yang kontroversial yang akan memungkinkan pihak berwenang untuk menindak aktivitas subversif dan separatis di Hong Kong, memicu kekhawatiran bahwa itu akan digunakan untuk mengekang suara oposisi di wilayah semi-otonom.

Jepang Sesalkan Langkah China Sahkan UU Keamanan Hong Kong

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

PM Boris Johnson: Saya Bukan Komunis