Skandal Ijazah Palsu Dewan Tangsel, GERPOLEK: Bola Panas Bisa membakar Golkar, KPU, dan Dunia Pendidikan

  • Whatsapp
ijazah

Sekelompok Aktifis yang tergabung dalam Gerakan Politik dan Ekonomi Kerakyatan (GERPOLEK) menilai skandal ijazah palsu anggota DPRD Tangerang Selatan dari Partai Golkar yang berinisial “S” bisa menampar banyak wajah sekaligus apabila terbukti bersalah.

“Ibarat Bola api, dia bisa membakar siapa saja. Mencoreng wajah Golkar sebagai partai asal karena terbukti kurang cermat dalam seleksi dan sekaligus mempermalukan Airin Rachmi Diany sebagai ketua DPD-nya, skandal ini juga bisa menampar wajah KPU karena terbukti lemah dalam seleksi berkas, dan benar-benar menginjak-nginjak Dunia Pendidikan kita,” kata koordinator Gerpolek, Martin Alaida kepada wartawan, Selasa, (8/09).

Bacaan Lainnya

Martin juga mengatakan agar Partai Golkar tidak berusaha melindungi salah satu anggotanya dan mempercayakan semua proses hukum kepada Kepolisian agar kedepannya skandal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua partai.

“sebagai partai pengusung Benyamin Davnie di Pilkada Tangsel, tentu skandal yang diangkat lagi kepermukaan saat momen politik seperti ini bisa merugikan Golkar, apalagi kalau seluruh media di Tangsel kompak memberitakan, saya pikir posisi Golkar bisa tersudut,” ujarnya.

Persoalan skandal ijazah palsu yang sudah dilaporkan ke Bareskrim ini sebaiknya tidak hanya berfokus kepada “S” sebagai terduga pemalsu. Namun, Polisi harus periksa Kepala Sekolah yang menerbitkan karena diduga telah bersekongkol dalam perbuatan melawan hukum.

Gerpolek juga meminta Kepolisian agar memeriksa Ketua KPU Tangsel atas kelalaian institusi yang dipimpinnya karena terbukti sudah meloloskan Calon Legislatif hingga terpilih sebagai Anggota Dewan yang diduga bermasalah.

“Kita mendorong semua pihak diperiksa, siapa penghubung ke kepala sekolah, kepala sekolahnya, periksa juga KPU nya dong, ini kelalaian petugas KPU atau kesengajaan. Kalau ini kesengajaan berarti kan KPU terlibat persengkokolan jahat tersebut, dan ketua KPU nya harus memundurkan diri. Begitulah caranya kalau kita mau adil dan profesional,” tegasnya.

“Sebenarnya indikasi ijazah tersebut palsu sudah sangat jelas kalau kita lihat langsung model ijazahnya, mulai dari penebalan angka, tahun penerbitan yang berbeda dengan SK yang diterbitkan dan banyak hal lainnya. Namun, yang bisa memvonis bersalah kan Pengadilan, jadi kita tunggu proses hukum sambil kita laporkan ke Badan Kehormatan Dewan,” tutupnya.

Pos terkait