Kader HMI: Harusnya Sufmi Dasco dan Gerindra Berpihak Kepada Kaum Buruh

  • Whatsapp
IMG 20201007 WA0009

Sidang Paripurna DPR RI sudah memutuskan dan mengesahkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, dalam perjalanan sidang diwarnai dengan aksi walk out Fraksi Demokrat.

Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI yang memimpin jalannya persidangan terlihat adu argumen dengan Benny K Harman dari Fraksi Demokrat.

Bacaan Lainnya

Setelah persidangan Aziz Syamsudin disinyalir meminta kepada Puan Maharani selaku ketua DPR RI untuk mematikan Mic dari Benny K Harman agar jalannya persidangan berjalan dengan lancar.

Jika dilihat dari sebelumnya persidangan, seharusnya persidangan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani atau Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad. Tetapi jalannya persidangan malah dipimpin oleh Aziz Syamsudin yang notabane adalah Wakil Ketua DPR yang membidani Bidang Koordinator Politik dan Keamanan.

Selain itu komunikasi Sufmi Dasco dengan perwakilan buruh sebelum pengesahan omnibuslaw membuat harapan dan kepercayaan kaum buruh diberikan kepada Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Sebelum pengesahan Sufmi Dasco pun berjanji akan memasukkan usulan serta koreksi dari kaum buruh dalam omnibuslaw. Tetapi nyatanya harapan kaum buruh tidak sesuai ekspektasi. Hingga tulisan ini dimuat aksi besar-besaran kaum buruh dan mahasiswa terus berjalan diberbagai titik di wilayah Indonesia.

Ketidakpuasan kaum buruh tentunya dikarenakan usulan mereka tidak dihiraukan dalam omnibuslaw. Wakil Sekretaris Badko HMI Jabodetabeka Banten Yaser Hatim menyebut bahwa permasalahan ini mestinya bisa diredam oleh Sufmi Dasco dan Partai Gerindra yang komunikasi intens dengan kaum buruh.

“konflik pengesahan omnibuslaw mestinya tidak sampai besar begini, Partai Gerindra yang didukung kelompok buruh dengan ketuanya Said Iqbal pada Pilpres 2019 lalu mestinya menjadi jembatan yang pas untuk kaum buruh,” tutur Yaser Hatim.

Selanjutnya Yaser Hatim menambahkan “Pimpinan sidang mestinya ibu Puan Maharani bukan Aziz Syamsudin (korpolkam) atau jika diberikan ke wakil ya harusnya Sufmi Dasco Ahmad karena dialah Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan memang intens berkomunikasi dengan kaum buruh terkait omnibuslaw ini,” tambah Yaser Hatim saat dimintai keterangannya.

“Persoalan omnibuslaw ini harus didudukkan bareng lagi, karena sangat mengganggu stabilitas keamanan Negara , bagaimana mau datang investor kalau Negaranya saja tidak aman,” tutup Yaser Hatim.

Pos terkait