KOMNAS HAM: Penangkalan Teroris oleh TNI bisa bertabrakan dengan BIN, BNPT dan POLRI

  • Whatsapp
IMG 20201119 WA0023 e1610552457645

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M. Choirul Anam menyatakan bahwa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan aksi terorisme yang meliputi penangkalan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan tabrakan peran antara TNI dengan dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Menurut Anam, hal ini disebabkan karena luasnya operasi-operasi militer yang digelar dari kewenangan penangkalan sangat luas, yang juga meliputi kegiatan oleh Lembaga lain.

Bacaan Lainnya

“operasi militer yang sangat luas dan sapu jagat dalam mengatasi aksi terorisme sangat berpotensi membahayakan demokrasi, prinsip negara hukum dan mengaikabatkan pelanggaran HAM,” katanya.

Pernyataan ini disampaikan dalam Webinar dengan tema “Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan Pelibatan TNI dalam Penanganan Kontra Terorisme” yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, bekerjasama dengan MARAPI Consulting & Advisory, pada 19 November 2020.

Selanjutnya Anam menyatakan bahwa Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada Presiden serta Komisi 1 dan 3 DPR menanggapi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme, yang menyampaikan masalah-masalah dalam rancangan ini.

Selain masalah penangkalan oleh TNI, beberapa masalah yang disoroti oleh Komnas HAM antara lain ketidakjelasan posisi TNI dan paradigma dalam pelibatan TNI. Posisi pelibatan TNI dalam penangkalan, penindakan dan pemulihan sangat luas dan bersifat permanen, yaitu jelas bertentangan dengan prinsip penegakan hukum pidana (criminal justice system) yang kita anut dalam penanganan terorisme, bukan war model.

Paradigma yang seharusnya dibangun adalah dengan menempatkan pelibatan hanya dalam penindakan yang besifat ad hoc (sewaktu-waktu). Situasi ad hoc yang dimaksud adalah ketika aparat kepolisian gagal atau tidak mampu menangani eskalasi ancaman, dan tetap dalam kendali kepolisian.

Selanjutnya Anam menegaskan bahwa Rperpres ini menyalahi UU no 34 tahun 2004 dalam hal membolehkan pengerahan hanya oleh Panglima TNI, padahal di dalam UU dinyatakan dalam OMSP harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu melalui Presiden. Rperpres juga membolehkan sumber anggaran non APBN, yang itu bertentangan dengan UU TNI.

Dr. Phil. Shiskha Prabawaningtyas, Direktur Pascasarjana Diplomasi Universitas Paramadina, Jakarta, dalam paparanya menyatakan tingginya potensi benturan kepentingan antara operasi militer dan penegakan hukum. Militer yang pada dasarnya memiliki pendekatan perang (war model) dan aparat penegak hukum yang melaksanakan UU No 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.

Shiska juga mengingatkan dampak ketidakpercayaan masyarakat akan kemampuan pemimpin sipil untuk membuat peraturan yang menjaga supremasi otoritas politik sipil jika RPerpres ini tidak diperbaiki.

“sebaiknya pembahasan Perpres ini ditunda, sampai dengan pemerintah menyelesaikan UU Perbantuan Militer dan UU Peradilan Militer, untuk menjamin kepercayaan publik,”

Terakhir, Dr. M. Nur Alamsyah, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah dalam paparannya menegaskan bahwa keterlibatan elemen kekerasan (militer) di masa lalu telah mengakibatkan trauma di masyarakat.

Karakter militer sebagai alat kekerasan negara, bisa berimplikasi adanya tindakan yang keluar dari konteks demokrasi. Problem ini akan menjadi tantangan dari keberadaan Perpres ini yang bisa menyeret TNI ke arah historisasi masa lalu. Seharusnya keberadaan skala tertentu itu yang diatur untuk dapat memastikan pelibatan militer ketika dalam sekala tertentu tersebut.

Pos terkait