Pemimpin Afghanistan Marah dengan Surat Blinken

  • Whatsapp
Menlu AS Antony Blinken.

Dalam suratnya Blinken meminta pemerintahan Kabul percepat proses perundingan.

KABUL — Politisi Afghanistan marah dengan surat yang disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken. Dalam surat itu Blinken meminta pemerintah Kabul mempercepat proses perundingan damai termasuk mengadakan pertemuan yang difasilitasi PBB.

Bacaan Lainnya

Pada Selasa (9/3), Miami Herald melaporkan surat yang dilihat oleh TOLOnews ditunjukan untuk Presiden Ashraf Ghani. The New York Times juga melaporkan kebenaran adanya surat tersebut dengan mengutip pejabat AS dan Afghanistan.

Blinken dilaporkan mengusulkan untuk memfasilitasi perundingan antara kedua pihak yang sedang bernegosiasi. Ia juga menyarankan gencatan senjata dan menggelar pertemuan di Turki serta kembali mengimplementasikan 90 hari tanpa kekerasan.

TOLONews dan the New York Times melaporkan Blinken menulis AS tidak memutuskan untuk menarik 2.500 pasukannya yang masih berada di Afghanistan pada 1 Mei mendatang seperti sudah disepakati dalam perjanjian dengan Taliban.

Menteri Luar Negeri AS itu khawatir setelah pasukan AS ditarik ‘situasi keamanan akan memburuk dan Taliban dapat memperluas wilayahnya dengan cepat.  The New York Times menggambarkan pernyataan Blinken sebagai ‘permintaan tegas yang tak biasa’.

Departemen Luar Negeri AS menolak memberikan komentar mengenai surat tersebut. Tapi dalam pernyataanya di the New York Times mereka mengatakan mengenai penarikan pasukan AS, semua opsi masih tersedia.

Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh merespons surat Blinken itu dengan marah. Ia mengatakan Washington dapat memutuskan nasib sisa pasukan AS di negara itu bukan 35 juta warga Afghanistan.

“Kami merasa butuh perdamaian, tapi bukan perdamaian yang didikte, kami tidak akan menerima permintaan untuk menyerah,” katanya dengan marah.

Penasihat Ghani, Mohammad Mohaqiq mengatakan surat AS mendiktekan urgensi sebab Washington bersedia meninggalkan Afghanistan. Sementara anggota parlemen Arif Rahmani lebih jauh lagi dengan menggambarkan surat itu sebagai ‘surat ancaman dan perintah’.

Sumber: Republika

Pos terkait